Pemprov DKI: Pernyataan Jokowi Soal Tak Ada APBD untuk BKT Salah Besar

Jakarta Cagub Jokowi dalam pemaparan visi misinya di hadapan sidang paripurna DPRD DKI Jakarta menyebutkan 'absennya' anggaran dari APBD DKI Jakarta terhadap proyek Banjir Kanal Timur (BKT). Hal itu disesalkan pemprov DKI Jakarta.


Kepala Humas Pemprov DKI Jakarta Cucu A Kurnia menyatakan sama sekali tidak benar jika pembangunan BKT tidak melibatkan anggaran Pemprov DKI.

“Pak Jokowi salah besar kalau mengatakan Pemprov DKI tidak ikut mendanai KBT,” kata Cucu dalam keterangannya yang diterima wartawan, Minggu (24/6/2012).

Menurut Cucu, dari total dana pembangunan KBT Rp 4,9 triliun, 52% atau sekitar Rp 2,6 triliun berasal dari APBD DKI, sisanya dari APBN sebesar Rp 2,3 triliun.

“Angka itu jelas menunjukkan peran Pemprov DKI lebih besar. Sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan KBT itu semuanya dari pemerintah pusat,” kata Cucu.

Dia mengatakan ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami di Pemprov ditugaskan dan bertanggung jawab dalam membebaskan tanah dengan dana dari APBD, lalu Kementerian PU melakukan pengerukan. Bagaimana mungkin Pemprov dibilang tidak ikut berperan,” kata Cucu.

Pembebasan tanah adalah bagian tersulit karena penuh dengan konflik sosial karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Pemprov DKI berhasil melakukannya dengan baik sehingga konflik bisa dieliminir sehingga target pembangunan bisa tercapai yaitu pada 2011 KBT dapat berfungsi," tutupnya.

Sebelumnya, dalam pidato penyampian visinya, salah satu cagub, Jokowi, mempertanyakan APBD DKI di masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo.

"Tadi menunjukkan fakta-fakta selama 5 tahun ini yang Rp 140 triliun sudah jadi apa. Kita ini menunjukan fakta. Banjir kanal timur itu proyek milik PU. Busway? Itu miliknya Pak Sutiyoso. Lah yang Rp 140 triliun itu ke mana," kata Jokowi dalam pidato visi misi cagub DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (24/6).

Jokowi menengarai ada yang salah dengan tata kelola anggaran. "Yang ingin kami sampaikan, poin nomer satu adalah penataan anggaran tata kelola anggaran itu yang penting," ucap Jokowi.